indonesiapolitik-hukumuud-1945
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Namun, apakah perubahan konstitusi semata-mata merupakan proses pembaruan norma hukum, atau justru mencerminkan pergulatan kepentingan dan kekuatan politik yang menentukan arah penyelenggaraan negara?
Buku Konfigurasi Politik Hukum Perubahan UUD 1945 karya Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H. mengupas secara sistematis hubungan antara hukum dan politik dalam proses perubahan konstitusi Indonesia. Berangkat dari konsep dan teori politik hukum, penulis menguraikan bagaimana konfigurasi politik demokratis dan otoriter memengaruhi pembentukan hukum, karakter produk hukum, serta dinamika kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan.
Melalui pendekatan yuridis dan historis, buku ini menelusuri perkembangan konfigurasi politik hukum Indonesia sejak awal kemerdekaan, masa Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, hingga era Reformasi. Perhatian utama diarahkan pada empat tahapan perubahan UUD 1945 sepanjang tahun 1999–2002, dengan mengkaji dasar hukum, mekanisme perubahan, dinamika pembahasan, serta implikasinya terhadap struktur dan hubungan antarlembaga negara.
Salah satu fokus penting buku ini adalah bagaimana perubahan UUD 1945 diarahkan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial melalui pembatasan kekuasaan, penataan kewenangan lembaga negara, serta pengembangan mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan (checks and balances). Pembahasan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan konstitusi tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi kekuatan politik yang melatarbelakangi proses pembentukannya.
Buku ini tidak hanya menghadirkan pemahaman konseptual mengenai politik hukum, tetapi juga mengajak pembaca menelaah secara kritis hubungan antara kekuasaan, konstitusi, demokrasi, dan supremasi hukum dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia.
Ditujukan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi hukum, penyelenggara negara, serta pemerhati konstitusi, buku ini diharapkan menjadi referensi akademik untuk memahami dinamika perubahan UUD 1945 dan tantangan penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia.